Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Caroll Senduk Diduga “Lawan” Hasil Muskot IV PMI Tomohon yang Dimenangkan SAS

Namun hasil Muskot IV PMI Tomohon itu seakan “Dilawan” oleh Walikota Caroll Senduk, SH usai kedatangannya bersama rombongan birokrat di Sekretariat PMI Sulut

Published

on

Syerly Adelyn Sompotan terpilih Ketua PMI Tomohon di Muskot IV PMI

TOMOHON, – Hasil Musyawarah Kota (Muskot) IV Palang Merah Indonesia (PMI) Tomohon, pada 9 Maret 2023 lalu menetapkan Syerly Adelyn Sompotan (SAS) sebagai Ketua PMI periode 2023-2028.

Namun hasil Muskot IV PMI Tomohon itu seakan “Dilawan” oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk, SH usai kedatangannya bersama rombongan birokrat Pemkot di Sekretariat PMI Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/5/2023), di Malalayang, Manado.

Adapun kedatangan Caroll Senduk bersama Sekot, Asisten 1, Kabag Umum, Para Camat dan Birokrat lainnya dengan maksud mementahkan hasil Muskot ke IV PMI Kota Tomohon yang sudah menetapkan SAS sebagai ketua periode 2023-2028.

Menurut SAS tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak beretika dan memalukan.

“Harusnya jika ada persoalan yang dirasa, perlu di bicarakan. Pak Walikota sebagai pelindung harusnya memanggil kami, bukan melapor ke pengurus Provinsi,” terang SAS.

“Sebagai Walikota saya tahu bapak mengerti etika birokrasi demikian pula diorganisasi kita harus beretika” lanjutnya.

Baca juga: Syerly Sompotan Kembali Terpilih Ketua PMI Tomohon 2023-2028, Lanjutkan Tugas Kemanusiaan

Dari informasi yang diterima, Caroll Senduk melaporkan PMI Tomohon ke PMI Provinsi adalah tidak melaporkan dana hibah Pemkot Tomohon kepada PMI.

Namun hal itu dibantah oleh SAS, dirinya mengungkap, pada 23 Februari 2023, pengurus sudah melaporkan langsung ke Walikota terkait penggunaan dana hibah dan kegiatan-kegiatan PMI selama 5 tahun.

“Perlu bapak ketahui PMI adalah organisasi yang paling rajin melaporkan penggunaan dana hibah, lewat dinas kesehatan kota Tomohon. Sehingga, sampai saat ini tidak pernah ada temuan dalam LHP BPK,” ujar Wakil Walikota periode 2016-2021.

Kemudian, Walikota juga permasalahkan Foto SAS di mobil Ambulance PMI. Namun, pernyataan Caroll di “SkakMat” SAS dengan jawaban menohok.

“Itu mobil pribadi saya yang dipinjamkan kepada PMI, karena mobil ambulance yang bapak janjikan kepada pengurus PMI Tomohon sejak 25 Maret 2021 tidak pernah ada” tegas SAS, yang juga Bendahara PINGKAN Sulut.

Foto itu juga, kata SAS, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia kota Tomohon kepada masyarakat yang sudah peduli dengan PMI.

Berita terkait: UDD PMI Pusat Akui, SAS Bawa Palang Merah Tomohon jadi Salah Satu yang Terbaik di Sulut!

Tak hanya itu, permasalahn pergantian 3 ketua kecamatan yakni Tomohon Utara, Tomohon Timur dan Selatan pada tahun 2022 juga dipermasalahkan.

Tapi, menurut SAS itu sudah selesai dan tidak dipersoalkan pada waktu Muskot PMI lalu. Pergantian itu berbuntut Tomohon Utara dan Timur yang mengundurkan diri karena sibuk pekerjaan.

“Untuk Tomohon Selatan disebabkan tidak bisa rangkap jabatan sesuai ad/art PMI. Sehingga memilih jadi Tim assesment giat donor darah,” urai SAS yang pernah menduduki Ketua KOMDA Lansia Kota Tomohon.

Sementara itu, menurut Pengurus PMI Kota Tomohon yang minta namanya tidak dipublikasikan menyebut, persoalan pergantian pengurus kecamatan ini terangkat sengaja diatur oleh para birokrat.

“Tujuan mereka untuk membatalkan keputusan Muskot IV PMI Tomohon, karena mantan ketua dibujuk rayu untuk menanda-tangani surat pernyataan di kantor setda pemkot Tomohon” tuturnya.

Dirinya membeberkan, para camat yang tiba-tiba peduli dengam PMI kemudian menuntut hak sebagai pelindung.

“Ini dikarenakan adanya tekanan dari atasan untuk memuluskan misi mengulang Muskot IV PMI Tomohon dan menjadikan istri walikota sebagai ketua,” ketusnya.

“Ini namanya ‘Rampok’ kami tahu siapa yang layak memimpin kami, PMI Kota Tomohon, Pengorbanan dan pemberian diri untuk kemanusiaan sudah dibuktikan ibu SAS waktu memimpin PMI Tomohon periode 2018-2023” tambah salah satu pengurus kecamatan itu.

“Untuk itu atas nama kemanusiaan dan pengabdian, kami mintakan dengan hormat agar PMI Provinsi Sulawesi Utara untuk segera melantik kepengurusan PMI Kota Tomohon Periode 2023-2028 dibawah kepimpinan Syerli Adelyn Sompotan (SAS) berdasarkan Hasil Muskot IV PMI” pungkasnya.

Ichad

Politik dan Pemerintahan

‘Tamparan’ Keras Feybie Simbar, Sebut Bakal Tunjukan Dukungan tapi Tidak untuk PDIP!

Seperti Feybie Simbar, sosok kader senior Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP) kota Tomohon yang memutuskan tak lagi berjuang untuk PDIP.

Published

on

Ilustrasi Calon Legislatif dan Feybie Simbar

TOMOHON, – Arah politik para figur didataran kaki gunung Lokon jelang Pesta Demokrasi 2024, penuh dengan kejutan.

Seperti Feybie Simbar, sosok kader senior Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP) kota Tomohon yang memutuskan tak lagi berjuang untuk PDIP.

Hal itu diungkapkan Feybie kepada media bacarita.id, sembari menyeruput kopi, di kelurahan Woloan 1, Tomohon Barat, Kamis (25/5/2023) sore itu.

Arah politik Feybie Simbar terbilang kuat, melihat kedekatan figur andalan Tomohon Barat itu dengan masyarakat yang begitu akrab.

Apalagi, kegemaran memberi bantuan pangan yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum panas-panasnya wabah Covid-19 waktu itu.

Srikandi yang perna duduki Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Tomohon ini mengaku telah termakan “Janji palsu” dari Parpol berlogo banteng itu.

Pasalnya, diawal perjuangan Feybie Simbar untuk memenangkan CSWL, telah ditawarkan untuk masuk bursa calon legislatif (Caleg) 2024 usungan PDIP.

“Mereka menawarkan. Kami sudah terlanjur siap, bahkan 2 kali lebih siap dari pilcaleg 2014 lalu,” terang Feybie.

Tapi, kata Feybie, kesiapan dan semangat dari barisan simpatisan kami akhirnya ‘luntur’, ketika dapat bocoran bahwa namanya tidak ada di Daftar Caleg Sementara (DCS).

Kekecewaan itu juga dilontarkan suami tercintanya, Elfie Runtu. Dirinya akui terlalu siap dengan PDIP. “Saya terlalu siap dengan PDIP, tapi malah dikecewakan,” singkatnya.

Lebih lagi, ratusan simpatisan dan pendukung fanatiknya ikut pertanyakan arah politik Srikandi Tomohon Barat itu setelah mengetahui nama Feybie Simbar tidak ada di DCS PDIP.

“Simpatisan kami bertanya-tanya bagiamana kedepannya. Seperti bahasa mereka, mereka siap satu komando untuk kami” beber Feybie Simbar.

“Saya jawab ya tunggu saja DCT (Daftar Calon Tetap-red) setiap Partai Politik, akan saya arahkan. Pastinya tidak di PDIP,” tegas Simbar, yang pernah menjabat ketua DPC PDIP Tomohon Barat itu.

Dibeberkannya pula, banyak tawaran Parpol yang datang untuk meminta dukungan, namun dirinya belum bisa memutuskan arah politiknya.

Bahkan, isu-isu yang mengklaim dirinya mendukung salah satu parpol beredar. Padahal, pihaknya sendiri sampai saat ini belum memutuskan.

Lantas, kemanakah arah politik Feybie Simbar? Dirinya telah membeberkan beberapa nama Parpol yang ingin dipijaknya. Seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Tapi, kata Simbar, bisa berubah-ubah. Politik itu dinamis. Namun, dia memastikan mampu membawa 100 persen simpatisan satu komando mendukung satu Parpol. “Sekali lagi, tidak untuk PDIP”, imbuhnya.

“Seperti yang saya katakan. Tunggu saja DCT. Setelah itu, akan kami berjuang keras. Saya pastikan, PDIP tak mampu kuasai Tomohon Barat!” tukasnya.

Penulis: Ichad

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Upayakan Lingkungan Bersih dan Sehat, Chermat Ungkap Strategi Pengurangan Sampah

Published

on

TOMOHON, – Pengelolaan sampah jadi celah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Itu sebabnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon Cherly Mantiri, SH beri suntikan ilmu bagi masyarakat dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Tomohon itu dilaksanakan di Aula Garnet, Tomohon Tengah, dan merangkul masyarakat Paslaten 1 dan 2, pada Jumat (26/5/2023).

Pada kesempatan itu, Cherly yang lebih senang disapa Chermat memaparkan strategi pengurangan sampah, demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ada 3 strategi pengurangan sampah, yakni pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah,” terang Chermat.

Pembatasan timbulan sampah sendiri dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi target pengurangan sampah secara bertahap dan jangka waktu tertentu.

“Ada juga penerapan teknologi yang ramah lingkungan, lebel produk yang ramah lingkungan, dan kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang, hingga pemasaran daur ulang,” jelasnya.

Chermat menjelaskan, dalam pendauran ulang sampah akan lebih muda jika menggunakan bahan yang dapat diguna ulang atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Proses daur ulang ini, kata Chermat, dapat membantu perekonomian. “Tentu dengan memasarkan produk daur ulang sampah, nilai jual pasti akan tinggi. Selain itu, berguna juga untuk memperkecil volume sampah,” terangnya.

Ilmu daur ulang sampah nantinya akan diterima masyarakat, lewat kegiatan edukasi seperti pelatihan tenaga pengelolaan sampah yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dari pemantauan media ini, peserta sosialisasi tampak paham dengan ranperda ini. Bahkan, beberapa peserta begitu kritis memberi masukan dan saran terkait ranperda pengelolaan sampah.

“Masukan dan saran masyarakat akan kami jembatani, dan tentu jadi bahan kami untuk melengkapi perda ini,” tukas Cherly Mantiri.

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Ranperda Pengelolaan Sampah Tomohon, Miky Wenur: Masyarakat yang Peduli, Dapat Penghargaan Uang dan Beasiswa

Published

on

Sosialisasi Ranperda pengelolaan sampah bagi masyarakat Tomohon Selatan

TOMOHON, – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon sosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah.

Sosialisasi Ranperda kali ini ditujukan bagi masyarakat Tomohon Selatan, yang dipaparkan oleh Anggota DPRD Tomohon Ir. Miky JL Wenur, MAP, di Aula Pinus, Jumat (26/5/2023).

Poin menarik dalam paparannya, Wenur menjelaskan Ranperda pengelolaan sampah yang menyebut penghargaan berupa barang, uang dan beasiswa bagi yang peduli dengan pengurangan sampah.

“Ya, dalam BAB XVIII Pasal 48, masyarakat yang peduli terhadap pengurangan sampah dapat menerima penghargaan berupa piagam, barang, uang, dan beasiswa,” jelasnya.

Penghargaan ini berlaku bagi setiap masyarakat kota Tomohon baik secara individu, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup, hingga mahasiswa pecinta alam.

Lebih lanjut Wenur menuturkan, pemberian penghargaan ini dilaksanakan setiap 1 Tahun yang pelaksanaannya tepat pada hari Ulang Tahun Daerah.

“Jadi bagi siapapun yang peduli terhadap pengurangan sampah akan menerima penghargaan dan direalisasikan tepat pada hari Ulang Tahun Daerah,” papar Wenur.

Dirinya berharap, dengan adanya penghargaan ini, dapat menambah semangat maupun kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah.

“Dengan begitu, kota Tomohon yang kita cintai ini dapat memproduksi udara yang sehat dan lingkungan yang bersih,” pugkas Wenur, yang juga Ketua Komisi III DPRD Tomohon.

Dari pemantauan media ini, Miky Wenur menerima masukan-masukan dari masyarakat yang hadir, bahkan beberapa dari mereka setuju dengan adanya ranperda ini.

Continue Reading

TRENDING