TOMOHON, – Hasil Musyawarah Kota (Muskot) IV Palang Merah Indonesia (PMI) Tomohon, pada 9 Maret 2023 lalu menetapkan Syerly Adelyn Sompotan (SAS) sebagai Ketua PMI periode 2023-2028.
Namun hasil Muskot IV PMI Tomohon itu seakan “Dilawan” oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk, SH usai kedatangannya bersama rombongan birokrat Pemkot di Sekretariat PMI Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/5/2023), di Malalayang, Manado.
Adapun kedatangan Caroll Senduk bersama Sekot, Asisten 1, Kabag Umum, Para Camat dan Birokrat lainnya dengan maksud mementahkan hasil Muskot ke IV PMI Kota Tomohon yang sudah menetapkan SAS sebagai ketua periode 2023-2028.
Menurut SAS tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak beretika dan memalukan.
“Harusnya jika ada persoalan yang dirasa, perlu di bicarakan. Pak Walikota sebagai pelindung harusnya memanggil kami, bukan melapor ke pengurus Provinsi,” terang SAS.
“Sebagai Walikota saya tahu bapak mengerti etika birokrasi demikian pula diorganisasi kita harus beretika” lanjutnya.
Dari informasi yang diterima, Caroll Senduk melaporkan PMI Tomohon ke PMI Provinsi adalah tidak melaporkan dana hibah Pemkot Tomohon kepada PMI.
Namun hal itu dibantah oleh SAS, dirinya mengungkap, pada 23 Februari 2023, pengurus sudah melaporkan langsung ke Walikota terkait penggunaan dana hibah dan kegiatan-kegiatan PMI selama 5 tahun.
“Perlu bapak ketahui PMI adalah organisasi yang paling rajin melaporkan penggunaan dana hibah, lewat dinas kesehatan kota Tomohon. Sehingga, sampai saat ini tidak pernah ada temuan dalam LHP BPK,” ujar Wakil Walikota periode 2016-2021.
Kemudian, Walikota juga permasalahkan Foto SAS di mobil Ambulance PMI. Namun, pernyataan Caroll di “SkakMat” SAS dengan jawaban menohok.
“Itu mobil pribadi saya yang dipinjamkan kepada PMI, karena mobil ambulance yang bapak janjikan kepada pengurus PMI Tomohon sejak 25 Maret 2021 tidak pernah ada” tegas SAS, yang juga Bendahara PINGKAN Sulut.
Foto itu juga, kata SAS, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia kota Tomohon kepada masyarakat yang sudah peduli dengan PMI.
Tak hanya itu, permasalahn pergantian 3 ketua kecamatan yakni Tomohon Utara, Tomohon Timur dan Selatan pada tahun 2022 juga dipermasalahkan.
Tapi, menurut SAS itu sudah selesai dan tidak dipersoalkan pada waktu Muskot PMI lalu. Pergantian itu berbuntut Tomohon Utara dan Timur yang mengundurkan diri karena sibuk pekerjaan.
“Untuk Tomohon Selatan disebabkan tidak bisa rangkap jabatan sesuai ad/art PMI. Sehingga memilih jadi Tim assesment giat donor darah,” urai SAS yang pernah menduduki Ketua KOMDA Lansia Kota Tomohon.
Sementara itu, menurut Pengurus PMI Kota Tomohon yang minta namanya tidak dipublikasikan menyebut, persoalan pergantian pengurus kecamatan ini terangkat sengaja diatur oleh para birokrat.
“Tujuan mereka untuk membatalkan keputusan Muskot IV PMI Tomohon, karena mantan ketua dibujuk rayu untuk menanda-tangani surat pernyataan di kantor setda pemkot Tomohon” tuturnya.
Dirinya membeberkan, para camat yang tiba-tiba peduli dengam PMI kemudian menuntut hak sebagai pelindung.
“Ini dikarenakan adanya tekanan dari atasan untuk memuluskan misi mengulang Muskot IV PMI Tomohon dan menjadikan istri walikota sebagai ketua,” ketusnya.
“Ini namanya ‘Rampok’ kami tahu siapa yang layak memimpin kami, PMI Kota Tomohon, Pengorbanan dan pemberian diri untuk kemanusiaan sudah dibuktikan ibu SAS waktu memimpin PMI Tomohon periode 2018-2023” tambah salah satu pengurus kecamatan itu.
“Untuk itu atas nama kemanusiaan dan pengabdian, kami mintakan dengan hormat agar PMI Provinsi Sulawesi Utara untuk segera melantik kepengurusan PMI Kota Tomohon Periode 2023-2028 dibawah kepimpinan Syerli Adelyn Sompotan (SAS) berdasarkan Hasil Muskot IV PMI” pungkasnya.
Ichad
