Politik dan Pemerintahan

Diburu Partai Politik, Haryanto Lasut Sudah Tentukan Pilihan!

Published

3 bulan ago

Juli 5, 2023

Drs. Haryanto Lasut, MAP

TOMOHON, – Usai menamatkan karirnya sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon, kini Drs Haryanto Lasut, MAP ‘Diburu’ Partai Politik (Parpol)

Bagaimana tidak, setiap peserta pemilu Parpol masih diperbolehkan untuk mengubah formasi daftar Calon Legislatif (Caleg) sesuai Peraturan KPU pencalonan.

Dengan demikian, beberapa partai besar di dataran kaki gunung Lokon itu mulai merayu sang akademisi Universitas Negeri Manado (Unima) itu.

Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu pengurus partai politik di Tomohon. Dirinya menyebut, pihaknya telah memberikan tawaran untuk Haryanto.

“Ya, kami sudah memberikan tawaran bergabung kepada beliau. Jika setuju, akan jadi kebanggaan buat kami jika figur sekaliber beliau bergabung dengan kami sebagai Caleg,” ujar pengurus partai besar itu.

Dirinya menilai, banyak faktor yang membuat partainya untuk menarik Haryanto Lasut bergabung di pemilihan legislatif 2024.

“Pak Lasut punya semua atribut untuk jadi Caleg. Selain karena ketokohannya yang mengakar, beliau punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi representasi Parpol kami di lembaga legislatif Kota Tomohon,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Pimpinan Parpol lain akui sudah melayangkan proposal ke Lasut untuk berperang di pesta demokrasi. Berharap, Haryanto Lasut dapat memperjuangkan nilai-nilai dan ideologi partai di Pemilu 2024.

Baca juga: Rakyat Menilai Haryanto Lasut Layak jadi Jembatan Aspirasi ‘Wong Cilik’ di DPRD Tomohon

“Tidak sekadar menjadi Caleg, kalau beliau berkenan bergabung dengan line up Caleg di Dapil 1 Kota Tomohon, kami akan memberikan tempat terhormat di jajaran struktur partai,” urai salah satu pimpinan parpol, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tanggapan cemerlang lain, datang dari Akademisi Unsrat Dr Ferry Liando. Menurut anggota tim penyusun Undang-Undang Pemilu ini, figur seperti Haryanto tentu sangat menguntungkan rakyat jika kelak terpilih.

“Beliau cukup berpengalaman dan memiliki reputasi yang bagus,” ujar dosen Tata Kelola Pemilu di Pasca Sarjana Unsrat ini.

Liando menguraikan, belum banyak parpol yang melaksanakan proses rekrutmen dan kaderisasi serta seleksi secara ketat.

Padahal, lanjut dia, tanpa ketiga langka itu maka nama-nama yang akan dicalonkan belum tentu memiliki standar ideal untuk tugas yang akan diemban.

“Manfaat kaderisasi adalah untuk memastikan kader-kader parpol memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemeritahan yang baik serta penguatan etika dan moral,” terangnya.

Sehingga, kata Liando, bisa dibayangkan apa jadinya jika ada parpol tidak melakukan proses kaderisasi dan seleksi yang baik.

Dirinya menuturkan, untuk menutupi kelemahan parpol dalam hal kaderisasi dan proses seleksi, maka disarankan kepada parpol untuk mendukung calon dari kalangan mantan pejabat birokrasi, mantan penyelenggara pemilu dan para aktivis.

Mantan-mantan pejabat itu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam hal tata kelola pemerintahan. Mereka tidak perlu diajari bagaimana merumuskan kebijakan dan mengetahui potensi-potensi penyalahgunaan jabatan.

“Tentu institusi DPRD Juga sangat diuntungkan karena produk politiknya berkualitas,” bebernya.

Liando juga membeberkan, di beberapa DPRD terjadi ketimpangan yang menganga terkait produktifitas anggota DPRD. Pihak yang paling banyak menonjol justru dari kalangan aktivis.

“Ya, mereka tidak takut menentang tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai, dan mereka paham dalam merumusakan kebijakan serta mengawasinya,” tegas Liando.

Ditegaskan, masih banyak anggota DPRD yang pasif, pemalu dan tidak produktif. Hal itu karena mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali.

“Tentu model anggota seperti ini akan mempermalukan parpol yang mengusung, membebani rakyat serta merugikan keuangan negara. Mereka di gaji tapi minim kontribusi buat rakyat,” sambungnya.

Mendengar hal itu, Haryanto Lasut ungkap, dia telah menentukan arah politiknya. “Ya, sudah menentukan pilihan yang bagi saya bisa merepresentasikan nilai-nilai perjuangan di Tomohon,” bebernya.

Namun, identitas partai masih dirahasiakan. Dia mengungkap, pilihan ini telah ditentukan lewat kontemplasi bersama keluarga, sambil berkoordinasi dan mendengarkan petuah-petuah sejumlah senior, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Tomohon.

“Partai apa itu? Tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Putra Kolongan yang saat ini berdomisili di Matani.

Namun begitu, dirinya berterima kasih untuk setiap aspirasi dan ajakan sejumlah Parpol. “Ini tentu saja tidak lepas dari komitmen bersama untuk demokrasi yang lebih baik, termasuk untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Tomohon tercinta,” tukasnya.

Up Next

Ir Miky Wenur: Ada Penghargaan bagi Masyarakat Peduli Pengurangan Sampah

Don't Miss

Rakyat Menilai Haryanto Lasut Layak jadi Jembatan Aspirasi ‘Wong Cilik’ di DPRD Tomohon

Click to comment

Politik dan Pemerintahan

Bawaslu Tomohon Ingatkan ASN soal Netralitas Pemilu 2024 di Media Sosial

Published

6 hari ago

September 27, 2023

Richard Ering

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

TOMOHON, – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon, Stenly Kowaas ingatkan aparatur sipil negara (ASN) soal netralitas Pemilu 2024 di media sosial.

Hal itu diutarakannya saat pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Grand Master Hotel, Kakaskasen Satu, Tomohon Utara, Selasa (26/9/2023).

Dirinya meminta, agar ASN menghindari pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024 di media sosial yang kerap tidak disadari oleh para ASN.

“ASN dilarang menyukai, beri komentar, membagikan informasi dan menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu di media sosial,” tegas Kowaas,

Menurutnya, pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi, bahkan dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Stenly mengingatkan bahwa ASN yang sebar medsos peserta pemilu bisa terkena sanksi. Bahkan, sanksi pun bisa sampai ke sanksi pidana.

“Ada beberapa kasus yang ujungnya diproses secara hukum, bahkan ada yang berujung pada pidana,” katanya.

Diketahui, aturan ini juga tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.

Ialah, SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Politik dan Pemerintahan

Dampak El Nino! Caleg Partai Gerindra Jeand’arc Mamahit Suplai Air Bersih di Tomohon Barat

Published

4 minggu ago

September 6, 2023

Richard Ering

Calon Legislatif Partai Gerindra, Jeand'arc Paula Mamahit

TOMOHON, – Partai Gerindra Tomohon bersama Jeand’arc Paula Mamahit, dalam berapa hari terakhir bergerak turun memberikan bantuan air bersih di wilayah Tomohon Barat.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini warga didataran kaki gunung Lokon ikut merasakan dampak El Nino, kemarau panjang yang memicu kekeringan ekstrim.

Namun, keresahan warga akan air bersih ditepis Jeand’arc Paula Mamahit, Calon Legislatif (Caleg) 2024, dari Partai Gerindra kota Tomohon.

Pasalnya, diberapa hari terakhir ini, Srikandi berjiwa sosial itu menyusupi ribuan liter air bersih untuk masyarakat Tomohon Barat.

Dirinya menyebut, penyaluran air bersih itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial. “Tentunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.

Apalagi, kata Anday sapaan akrabnya, Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan warga sehari-hari.

Baca Juga: Aspirasi Petani, Infrastruktur hingga Eskalasi Seni, ‘Dorong’ Anday Maju di Pileg 2024 Partai Gerindra

Jiwa sosialis Anday terus bergulir didaerahnya. Bahkan ia mengakui, kegiatan ini adalah visi misi membawa Kristus di kanca politik yang elegan, santun, dan bermartabat.

Dikatakan, belum lama ini, Srikandi yang telah lama berkecimpung dalam persekutuan doa itu, turun tangan melakukan pelayanan orang sakit dan berbeban berat.

Politik dan Pemerintahan

Komisi III DPRD Tomohon “Kejar” Insentif Kader KB yang ‘Kabur’ 4 Bulan, Besok Cair!

Published

4 minggu ago

September 5, 2023

Richard Ering

Suasana Rapat kerja Komisi III DPRD bersama Dinas PPKB Tomohon

TOMOHON, – Insentif Kader Keluarga Berencana (KB) didataran kaki gunung Lokon dinilai ‘Kabur’ lantaran nunggak hingga 4 bulan.

Ini tentu berdampak ke perekonomian masyarakat, khususnya kader KB, yang ditugaskan untuk membantu program kependudukan di masyarakat.

Menilik hal itu, pada Selasa (22/8/23), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon panggil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).

Waktu itu, Komisi III DPRD Tomohon yang diketuai Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP (MJLW) menanyakan terkait insentif Kader KB yang baru di realisasikan sampai bulan April.

“Artinya, sudah 4 bulan belum direalisasikan. Dari Mei, Juni, Juli, hingga Agustus,” ungkap Miky Wenur, seraya meminta agar Dinas PPKB realisasikan insentif kader KB untuk 4 bulan.

Alhasil, pasca hearing 22 Agustus lalu, Komisi III mendapat informasi bahwa hingga saat ini, Selasa (5/9/2023) insentif Kader KB belum juga direalisasikan.

Itu sebabnya, Komisi yang dikenal pro Rakyat itu, kembali memanggil Dinas PPKB yang dikepalai Mareyke Manengkey untuk hearing terkait realisasi insentif kader KB.

Hasilnya, atas perjuangan Komisi III DPRD Tomohon yang saat itu dihadiri Miky Wenur, dan Priscilla Tumurang, insentif kader KB bakal direalisasikan mulai besok, pada Rabu hingga Jumat (8/9/2023).

“Ya, hari ini sudah disepakati dengan dinas bahwa insentif akan direalisasikan mulai besok, sampai Jumat,” tutur MJLW, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon.

Realisasi ini, kata Miky Wenur, dikhususkan untuk kelurahan-kelurahan yg administrasinya sudah lengkap, yakni dengan memasukan laporan dan tanda tangan daftar insentif.

Dari informasi yang diterima, kata Miky Wenur, dinas PPKB menyebut dari 44 kelurahan, baru 24 diantaranya yg lengkap administrasi.

“Untuk itu dihimbau kepada kelurahan-kelurahan yang belum melengkapi administrasinya, untuk segerah dilengkapi,” pinta Wenur.

Sekertaris Komisi III Priscilla Tumurang meminta, Komitmen Dinas PPKB untuk membayarkan insentif kader KB dari 24 kelurahan yg sudah lengkap dokumen.

“Intinya mulai 6-8 september itu bisa benar-benar terealisasi,” ketus Srikandi andalan Tomohon Selatan itu.

Dirinya juga menegaskan, Dinas PPKB untuk proaktive. Dikatakan, kalau perlu jemput bola ke kader KB dari 20 kelurahan yg blm lengkap documen pendukung berupa tanda tangan.

“Ya diharapkan kedepan juga supaya pembayaran-pembayaran insentif dapat dibayarkan tepat waktu,” tandasnya.

Disamping itu, dalam hearing Komisi III DPRD Tomohon pula mendapat informasi tentang program kegiatan dinas PPKB, yakni pengendalian dan pencegahan bertambanya anak kondisi stanting.

Dari pemantauan media ini, kedua politisi Partai Golkar itu terus mendorong agar dinas PPKB kembali menggalakkan program Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R) dan Generasi Berencana (Genre).