Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Sekretariat DPRD ‘Kabur’ dan Gerindra Tomohon Pindah Fraksi, jadi “Penyebab” Batalnya Paripurna

Perpindahan fraksi oleh Gerindra dan ketidak maksimalnya pelayanan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon diduga ‘Dalang’ batalnya Paripurna.

Published

on

TOMOHON, – Perpindahan fraksi oleh Partai Gerindra hingga ketidak maksimalnya pelayanan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon diduga jadi ‘Dalang’ batalnya Paripurna.

Dari informasi yang diterima, Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2023, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, ditunda.

Diduga kuat, lantaran surat Partai Gerindra yang masuk di Sekretariat DPRD Tomohon terkait perpindahan fraksi. Sebelumnya ada di Partai PDIP, kini berpindah ke Fraksi Golkar.

“Ya, jadi tadi ada surat yang masuk dari Partai Gerindra, terkait perpindahan fraksi,” beber Ketua DPRD Kota Tomohon, Djemmy Jerry Sundah SE kepada wartawan usai Peripurna ditunda.

Menurut JES sapaan akrabnya, penundaan Rapat Paripurna ini juga disebabkan tidak maksimalnya persiapan Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Seharusnya, kata dia, Sekretariat DPRD mempersiapkan semaksimal mungkin, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD Kota Tomohon.

“Memang awalnya persiapan itu saya lihat sudah dilakukan. Namun, pihak Sekretariat DPRD harusnya menghargai juga hak-hak setiap partai politik yang ada di DPRD Kota Tomohon,” ungkap Djemmy.

Menurutnya, ada perkembangan-perkembangan komunikasi politik sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna. “Itu harus dipahami,” tegasnya.

“Sangat disayangkan, ketika komunikasi politik sudah terlaksana dan Rapat Paripurna sudah siap dilaksanakan. Sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah lari dari tanggungjawab, sehingga menyebabkan Rapat Paripurna ini harus ditunda,” tukasnya.

Politik dan Pemerintahan

Petani Menjerit! Pupuk Bersubsidi di Tomohon ‘Mandeg’ saat Harga Beras Lagi Mahal-mahalnya

Published

on

Karikatur

TOMOHON, – Asupan pupuk bersubsidi, harusnya jadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak ekonomis masyarakat, ketika harga beras melambung tinggi.

Dari penelusuran, secara nasional, rata-rata harga beras di level eceran mencapai Rp 15.157 per kilogram pada Februari 2024. Angka itu melonjak 24,65 persen secara tahunan dan naik 6,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara, di Tomohon, beberapa masyarakat mengaku, harga beras sudah mencapai Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per liter.

Mirisnya, dari informasi yang diterima, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dibawa pimpinan Caroll Senduk, SH malah menambah jeritan petani.

Pasalnya, Pemkot diduga terlambat dalam melakukan verifikasi dan pengajuan, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh kementerian pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Akibatnya, Kota didataran kaki gunung Lokon itu tidak memiliki alokasi pupuk bersubsidi, yang akhirnya berdampak pada sektor pertanian di Tomohon.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Anggota DPRD kota Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP. Ia mengaku kecewa, dan prihatin atas keluhan petani yang belum memperoleh pupuk bersubsidi.

Bahkan, Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon itu pun terima curhatan Petani. “Ya, mereka (Petani-red) bercerita secara langsung. Ada juga yang lewat media sosial. Para petani mengeluh soal pupuk,” ungkap MJLW sapaan akrab Wenur, Jumat (1/3/2024).

Disayangkannya, disaat musim tanam, tentunya Petani membutuhkan pupuk bersubsidi untuk padi dan jagung, tetapi tidak tersedia dikios-kios.

“Saya pun mendapat informasi bahwa tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi di Kota Tomohon saat ini, antara lain disebabkan pihak Pemkot terlambat verifikasi dan mengajuhkan sesuai batas waktu yang ditentukan Kementan RI,” beber Wenur.

Kebenaran informasi ini, kata dia, harus digali bersama. Kiranya, Pemkot Tomohon memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat Tomohon, terutama petani.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon itu pun telah meminta kepada anggotanya di Komisi II, yang membidangi perekonomian dan keuangan, termasuk bermitra kerja dengan Dinas Pertanian untuk ‘hearing’ mengenai persoalan ini.

Miky Wenur menegaskan, masalah ini harus ditelusuri lebih lanjut, lantaran pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar untuk produksi padi, jagung dan tanaman lainnya.

“Tentu untuk peningkatan perekonomian sekaligus mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan,” tukasnya.

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Ir Miky Wenur Serap Aspirasi Rakyat dalam Sosialisasi Ranperda Pengelolaan Sampah

Published

on

Suasana sosialisasi Ranperda Pengelolaan sampah

TOMOHON, – Aspirasi, masukan dan kritikan rakyat tertuang dalam sosialisasi Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah, Senin (26/2/2024), di Homestay, Tomohon Selatan.

Ir, Miky Junita Linda Wenur, MAP sebagai narasumber mengapresiasi sigapnya masyarakat dalam memberi masukan soal rancangan Perda ini.

Ia menuturkan, dalam proses rancangan ini membutuhkan masukan dan usulan dari masyarakat. “Tentu dengan aspirasi yang ada, dapat menyempurnakan ranperda ini, hingga ditetapkan jadi Perda,” jelas MJLW, sapaan akrabnya.

Dikatakan, perda ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Sebab, pengelolaan sampah jika dilakukan dengan baik, pastinya dapat dijual belikan.

“Contoh saja jika kita mendaur ulang sampah, bisa jadi bahan hiasan ataupun pupuk. Selain itu, akan ada reward untuk mereka yang mengelola sampah,” ungkap MJLW.

Diwaktu yang sama, anggota DPRD Tomohon Priscilla Tumurang yang juga sebagai narasumber menjelaskan, perda ini juga berisikan sanksi bagi pelanggar yang berlawanan dengan pengelolaan sampah.

“Masyarakat juga dapat menjadi corong dalam memantau pelanggaran soal sampah. Laporkan, jika kedapatan membuang sampah dengan sembarang,” tutur Priscilla.

Dalam sosranperda yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Tomohon itu, Priscilla menghimbau agar masyarakat dapat meneruskan informasi ini ke masyarakat lain.

“Dengan begitu, masyarakat yang tak sempat ambil bagian dalam sosialisasi ini dapat mengerti dan paham soal rancangan Perda pengelolaan sampah,” tukasnya.

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Pentingnya Ranperda Pengelolaan Sampah, Djemmy Sundah: Jika Dikelola, Bernilai Ekonomi Tinggi

Published

on

Djemmy Sundah saat memberikan materi di sosialisasi Ranperda Pengelolaan sampah

TOMOHON, – Pengelolaan sampah miliki nilai ekonomis yang tinggi. Berkaca dari daerah lain, yang malah memperebutkannya untuk pendongkrak kebutuhan hidup.

Itulah sebabnya, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kembali mensosialisasikan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah.

Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE yang jadi narasumber dalam sosialisasi itu menjelaskan pentingnya nilai sampah jika dikelola dengan baik.

“Seperti yang terjadi di Makasar. Malah ada yang sampai mencuri sampah. Itu sebabnya, sampah sangat berharga dan penting untuk ekonomi kita,” tutur Sundah, Senin (26/2/2024), di Villa Berkat II, Kelurahan Paslaten.

Ranperda pengelolaan sampah ini, masih dalam bentuk rancangan. Oleh karenanya, masukan, saran dan kritik dari masyarakat, sangat penting untuk menyempurnakan perda ini.

Di waktu yang sama, Ir Miky Wenur, yang juga sebagai narasumber menjelaskan, ranperda pengelolaan sampah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, banyak reward didalamnya.

“Jadi, masyarakat yang punya peran dalam pengelolaan sampah, seperti contoh dalam bentuk daur ulang, akan diberikan reward, seperti yang sudah tercatat dalam perda ini,” ungkap Wenur.

Ia juga mengatakan, isi perda ini lengkap dengan jam waktu buang sampah. Hal ini meringankan masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah, menyesuaikan dengan kendaraan pengangkut sampah.

Continue Reading

TRENDING