Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Perjuangkan Gaji Nakon dan Penyaluran Bansos, Bukti Golkar Peduli Nasib Rakyat!

Buktinya, gaji Tenaga Kontrak (Nakon) yang awalnya lambat dibayar dan saat ini hanya dibayar separuh menjadi perhatian penuh partai berlambang pohon beringin ini.

Published

on

Ketua Golkar Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP

TOMOHON, – Nasib Rakyat didataran kaki gunung Lokon terus diperjuangkan Partai Golongan Karya (Golkar) Tomohon.

Buktinya, gaji Tenaga Kontrak (Nakon) yang awalnya lambat dibayar dan saat ini hanya dibayar separuh menjadi perhatian penuh partai berlambang pohon beringin ini.

Lebih lagi, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang banyak tidak pepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini juga menjadi perhatian serius dari partai besutan Airlangga Hartarto.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) sangat tergerak melihat perlakuan penguasa di Kota Tomohon saat ini yang tidak menghargai pengabdian para Nakon.

‘’Bagaimana mau menghidupi diri sendiri maupun keluarga jika yang diterima hanya separuh dari yang seharusnya mereka terima. Kalau gajinya dua juta rupiah, hanya menerima satu juta. Padahal, itu sudah dianggarkan di APBD dan tidak ada dalam penganggaran yang menyebut pembayaran hanya separuh,’’ tegas MJLW didampingi para pengurus Partai Golkar Kota Tomohon Selasa (9/5/2023).

Untuk itu sebagi bentuk kepedulian, Partai Golkar meminta kepada Pemkot Tomohon untuk membayar full gaji para Nakon dan tidfak memberlakukan system shift yang dalam sejarah Kota Tomohon baru ini kali dilakukan oleh pemerintahan Wali Kota Caroll Senduk.

Menyentil penyaluran Bansos, Partai Golkar akan terus mengawalnya, karena sudah banyak terjadi tidak tepat sasaran dan hanya terkesan like dan dislike.

‘’Ini dana pemerintah untuk rakyat. Semua rakyat memiliki hak yang sama. Yang seperti ini harus diluruskan. Kalau perlakuan tidak pro rakyat ini terus dibiarkan, bagaimana nantinya Kota Tomohon ke depan,’’ kata MJLW.

Bantuan pro rakyat lainnya yang diprakasai Partai Golkar adalah bantuan mesin kopi bagi para pengusaha kopi atau barista di Kota Tomohon, di mana diusulkan untuk 25 barista yang terus eksis dan mengangkat perekonomian serta menyerap tenaga kerja walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Namun pada kenyataannya, program pro rakyat tersebut dimentahkan oleh Pemerintah Kota Tomohon dan hanya memberikan kepada 3 barista. Hasil pembahasan di DPRD dan kenyataan di lapangan berbeda.

‘’Partai Golkar akan terus mendukung dan melakukan hal-hal yang pro rakyat. Ini sudah dibuktikan,’’ kata MJLW.

Ichad

Politik dan Pemerintahan

Petani Menjerit! Pupuk Bersubsidi di Tomohon ‘Mandeg’ saat Harga Beras Lagi Mahal-mahalnya

Published

on

Karikatur

TOMOHON, – Asupan pupuk bersubsidi, harusnya jadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak ekonomis masyarakat, ketika harga beras melambung tinggi.

Dari penelusuran, secara nasional, rata-rata harga beras di level eceran mencapai Rp 15.157 per kilogram pada Februari 2024. Angka itu melonjak 24,65 persen secara tahunan dan naik 6,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara, di Tomohon, beberapa masyarakat mengaku, harga beras sudah mencapai Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per liter.

Mirisnya, dari informasi yang diterima, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dibawa pimpinan Caroll Senduk, SH malah menambah jeritan petani.

Pasalnya, Pemkot diduga terlambat dalam melakukan verifikasi dan pengajuan, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh kementerian pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Akibatnya, Kota didataran kaki gunung Lokon itu tidak memiliki alokasi pupuk bersubsidi, yang akhirnya berdampak pada sektor pertanian di Tomohon.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Anggota DPRD kota Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP. Ia mengaku kecewa, dan prihatin atas keluhan petani yang belum memperoleh pupuk bersubsidi.

Bahkan, Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon itu pun terima curhatan Petani. “Ya, mereka (Petani-red) bercerita secara langsung. Ada juga yang lewat media sosial. Para petani mengeluh soal pupuk,” ungkap MJLW sapaan akrab Wenur, Jumat (1/3/2024).

Disayangkannya, disaat musim tanam, tentunya Petani membutuhkan pupuk bersubsidi untuk padi dan jagung, tetapi tidak tersedia dikios-kios.

“Saya pun mendapat informasi bahwa tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi di Kota Tomohon saat ini, antara lain disebabkan pihak Pemkot terlambat verifikasi dan mengajuhkan sesuai batas waktu yang ditentukan Kementan RI,” beber Wenur.

Kebenaran informasi ini, kata dia, harus digali bersama. Kiranya, Pemkot Tomohon memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat Tomohon, terutama petani.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon itu pun telah meminta kepada anggotanya di Komisi II, yang membidangi perekonomian dan keuangan, termasuk bermitra kerja dengan Dinas Pertanian untuk ‘hearing’ mengenai persoalan ini.

Miky Wenur menegaskan, masalah ini harus ditelusuri lebih lanjut, lantaran pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar untuk produksi padi, jagung dan tanaman lainnya.

“Tentu untuk peningkatan perekonomian sekaligus mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan,” tukasnya.

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Ir Miky Wenur Serap Aspirasi Rakyat dalam Sosialisasi Ranperda Pengelolaan Sampah

Published

on

Suasana sosialisasi Ranperda Pengelolaan sampah

TOMOHON, – Aspirasi, masukan dan kritikan rakyat tertuang dalam sosialisasi Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah, Senin (26/2/2024), di Homestay, Tomohon Selatan.

Ir, Miky Junita Linda Wenur, MAP sebagai narasumber mengapresiasi sigapnya masyarakat dalam memberi masukan soal rancangan Perda ini.

Ia menuturkan, dalam proses rancangan ini membutuhkan masukan dan usulan dari masyarakat. “Tentu dengan aspirasi yang ada, dapat menyempurnakan ranperda ini, hingga ditetapkan jadi Perda,” jelas MJLW, sapaan akrabnya.

Dikatakan, perda ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Sebab, pengelolaan sampah jika dilakukan dengan baik, pastinya dapat dijual belikan.

“Contoh saja jika kita mendaur ulang sampah, bisa jadi bahan hiasan ataupun pupuk. Selain itu, akan ada reward untuk mereka yang mengelola sampah,” ungkap MJLW.

Diwaktu yang sama, anggota DPRD Tomohon Priscilla Tumurang yang juga sebagai narasumber menjelaskan, perda ini juga berisikan sanksi bagi pelanggar yang berlawanan dengan pengelolaan sampah.

“Masyarakat juga dapat menjadi corong dalam memantau pelanggaran soal sampah. Laporkan, jika kedapatan membuang sampah dengan sembarang,” tutur Priscilla.

Dalam sosranperda yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Tomohon itu, Priscilla menghimbau agar masyarakat dapat meneruskan informasi ini ke masyarakat lain.

“Dengan begitu, masyarakat yang tak sempat ambil bagian dalam sosialisasi ini dapat mengerti dan paham soal rancangan Perda pengelolaan sampah,” tukasnya.

Continue Reading

Politik dan Pemerintahan

Pentingnya Ranperda Pengelolaan Sampah, Djemmy Sundah: Jika Dikelola, Bernilai Ekonomi Tinggi

Published

on

Djemmy Sundah saat memberikan materi di sosialisasi Ranperda Pengelolaan sampah

TOMOHON, – Pengelolaan sampah miliki nilai ekonomis yang tinggi. Berkaca dari daerah lain, yang malah memperebutkannya untuk pendongkrak kebutuhan hidup.

Itulah sebabnya, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kembali mensosialisasikan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah.

Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE yang jadi narasumber dalam sosialisasi itu menjelaskan pentingnya nilai sampah jika dikelola dengan baik.

“Seperti yang terjadi di Makasar. Malah ada yang sampai mencuri sampah. Itu sebabnya, sampah sangat berharga dan penting untuk ekonomi kita,” tutur Sundah, Senin (26/2/2024), di Villa Berkat II, Kelurahan Paslaten.

Ranperda pengelolaan sampah ini, masih dalam bentuk rancangan. Oleh karenanya, masukan, saran dan kritik dari masyarakat, sangat penting untuk menyempurnakan perda ini.

Di waktu yang sama, Ir Miky Wenur, yang juga sebagai narasumber menjelaskan, ranperda pengelolaan sampah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, banyak reward didalamnya.

“Jadi, masyarakat yang punya peran dalam pengelolaan sampah, seperti contoh dalam bentuk daur ulang, akan diberikan reward, seperti yang sudah tercatat dalam perda ini,” ungkap Wenur.

Ia juga mengatakan, isi perda ini lengkap dengan jam waktu buang sampah. Hal ini meringankan masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah, menyesuaikan dengan kendaraan pengangkut sampah.

Continue Reading

TRENDING