TOMOHON, – Kemenangan Prabowo-Gibran di pemilihan umum (Pemilu) 2024, tentu tak lepas dari program unggulan yang disegani masyarakat.
Salah satu program unggulan dari Capres-cawapres berjuluk “Gemoy” itu yakni makan gratis, yang juga membawa kemenangan di dataran kaki gunung Lokon.
Buktinya, elektabilitas Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 di kota Tomohon capai 74 persen.
Kalangan masyarakat di kota Tomohon pun berharap, program pemerintah kota Tomohon nantinya dapat sejalan dengan pemerintah pusat ketika dipimpin Prabowo-Gibran.
Menjawab hal itu, Calon Walikota Tomohon dari Partai Golkar, Ir. Miky Wenur, MAP dinilai layak dan secara penuh bisa menerapkan program pemerintah Prabowo-Gibran.
Betapa tidak, Miky Wenur merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo-Gibran di Kota Tomohon.
Penilaian itu datang dari masyarakat Kota Bunga Tomohon mulai dari petani, pensiunan ASN, buruh dan pekerja lainnya di Kota Tomohon.
Adriana S Makalew, SE misalnya. Ia meyakini, Miky Wenur adalah kunci kemajuan kota Tomohon, karena sejalan dengan pemerintah pusat nantinya.
‘’Ya, Ibu Miky Wenur memiliki kapasitas untuk melaksanakan semua program Prabowo-Gibran,’’ ujar Adriana, yang adalah pensiunan ASN, Kamis (6/6/2024).
Jawaban senada juga dikatakan Tonny Turang, dari kalangan petani. Ia menyebut, kepedulian Miky Wenur terhadap masyarakat patut diacungi jempol.
Ia membuktikan, hal itu dapat dilihat lewat kinerja Miky Wenur yang Pro Rakyat. “Dari profesi apa saja, tidak pernah diabaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon itu,” kata Tonny.
‘’Kami optimis, di bawah kepemimpinan Miky Wenur jika diperkenankan Tuhan untuk dipilih masyarakat, akan membawa Tomohon maju,’’ pintanya.
Disamping itu, Tokoh masyarakat Romeo J Montolalu menerangkan, jika Tomohon dipimpin oleh pemimpin yang tak sejalan dengan Prabowo-Gibran, akan berdampak tak sedap bagi kemajuan kota.
“Ya, contohnya jika mengharapkan dari APBD Kota Tomohon yang hanya berkisar 60 hingga 70 miliar, akan sulit bagi pemimpin yang tidak sinergi dengan pusat,” ungkapnya.
Apalagi, kata Romeo, pemerintahan CS-WL meminjam Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus ditanggung oleh masyarakat melalui APBD di mana setiap tahun harus disetor.
