MANADO, –  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) kirim Tim dengan penugasan khusus untuk menangkap SHRE alias Rudy (63), usai ‘Minggat’ ketika 2 kali dipanggil.

Seperti diketahui, Rudy E jadi tersangka Kasus dugaan pidana Penggelapan hak atas tanah milik dari Ferdinand F. Eman yang terletak di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Awalnya, sejak bulan Agustus 2021, pada tanggal 3 Maret 2023, Rudy ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, dengan Nomor : S. Tap/10 / /2023 / Dit Reskrimum, yang dikeluarkan oleh Polda Sulut, waktu lalu.

Kemudian, Polda Sulut telah mengeluarkan surat panggilan pertama dengan nomor S.pgl/211/III/2023/Dit Reskrimum. Tertanggal 29  Maret 2023. Agar saudara Rudy mengunjungi Ruangan Unit 2 Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda Sulut  pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 09.00 wita, untuk diperiksa dan dimintakan keterangan sebagai Tersangka.

Lebih lagi, Polda Sulut telah mengeluarkan surat panggilan kedua dengan nomor S.pgl/211.a/IV/2023/Dit Reskrimum. Tertanggal 14 April 2023. Agar saudara Rudy mengunjungi Ruangan Unit 2 Subdit Jatanras Dit Reskrimum Polda Sulut  pada Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 09.00 wita, untuk diperiksa dan dimintakan keterangan sebagai Tersangka.

Ferdinand Eman menyebut, sesuai informasi yang diterima, surat penggilan pertama dan kedua telah dikeluarkan oleh Polda Sulut, sayangnya, kata dia, tersangka tidak mengindahkan surat panggilan tersebut.

“Ya, bahkan ada kabar tersangka Rudy diduga telah kabur ke Bogor,” beber Ferdinand Eman, Kamis (18/5/23).

Berbuntut dari dugaan ‘Minggatnya’ Rudy E usai surat panggilan pertama dan kedua yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Sulut. Kini Polda Sulut mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan nomor SP.Kap/23/V/2023/Dit Reskrimum. Tertanggal 19 Mey 2023.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulut Kombes Pol Iis Kristian ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan kasus ini pihak Ditreskrimum Polda Sulut telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

“Dengan adanya Surat Perintah Penangkapan ini, Ditreskrimum telah membentuk tim dan memerintahkan untuk menangkap tersangka Rudy, karena diduga keras melakukan Tindak Pidana Penggelapan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.” terang Kombes Kristian.

Kombes Kristian, memastikan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Ditreskrimum untuk kelanjutan perkembangan kasus ini.

Sementara itu, Ferdinand selaku pelapor mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulut, atas penanganan kasus ini.

“Terimakasih atas respon dan sigap Polda Sulut atas laporan ini. Saya meminta agar pihak penyidik untuk segera mengeluarkan surat penangkapan kepada tersangka Rudy. Karena dia (Rudy-red) tidak mengindahkan surat panggilan pertama bahkan kedua.” pungkas owner Wisata Taman Eman ini.

Richard

TOMOHON, – Nasib malang menimpah seorang Ibu asal Kakaskasen, Tomohon Utara, karena harus menahan sakit akibat luka memar di wajahnya.

Parahnya, luka yang dialami Ibu DT alias Deisy (43) dihajar oleh anak kandungnya sendiri. Pria berinisial VW alias Valen (25) itu sempat mengancam untuk mutilasi sang ibu.

Atas kejadian itu, pada Jumat (5/5/2023), tak lebih dari 2 jam, Tim Buser Sat Reskrim Polres Tomohon dibawa pimpinan Kanit Bima Pusung, langsung mengamankan pelaku.

Kanit Resmob melalui Kasie Humas Polres Tomohon Ferdy Sulu menjelaskan, kejadian ini bermula ketika korban Deisy Tangkawarouw tiba di rumahnya.

Bertepatan, sang anak sedang memasak didapur, Korban DT pun meminta kepada anaknya agar langsung membersihkan peralatan masak (Cuci Piring) bila sudah selesai.

Tak disangka, hal itu membuat sang anak naik pitam. “Adu mulut terjadi antara Korban dan Pelaku. Pelaku kemudian mengambil pisau dan menodongkannya ke leher sang Ibu,” beber Kasie Humas.

Ketika sebila pisau berada di tangan pelaku, sang pelaku kemudian mengancam ibu kandungnya itu dengan kalimat “Kita mo mutilasi pa ngana”.

Sadisnya, pelaku Valen langsung menghampiri Korban dan menodongkan pisau yang di pegangnya ke bagian leher ibunya.

“Korban pun langsung mendorong pelaku karen merasa terancam, sehingga pelaku tersungkur. Pelaku kembali menghampiri korban dan memukul korban di bagian wajah sebelah kiri yang mengakibatkan wajah sang ibu memar serta bengkak,” beber Ferdy Sulu.

Korban lelaki AM (Adiknya) yang ada di TKP berusaha melerai kejadian tersebut. Namun, Pelaku malah mendorong Korban sehingga terjatuh.

“Kejadian itu pun mengakibatkan kaki Korban AM terkena lemari kaca sehingga mengalami luka robek dan mendapat perawatan di RS Bethesda Tomohon,” ketus Kasie.

Pelaku diamankan Tim Resmob Tomohon, dan disangkakan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Junto Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Atau Pasal 356 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Subsider Pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

TOMOHON, – Dugaan tindak pidana Korupsi (Tipikor) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) didataran kaki gunung Lokon, diseriusi Polres Tomohon.

Berdasarkan Laporan Nomor : STPL /143/1V/2023/ SPKT/POLRES TOMOHON/POLDA SULUT itu, pihak kepolisian memastikan, pekan depan bakal ada yang dipanggil.

Kapolres Tomohon, AKBP, Arian P. Colibrito, SIK mengungkap, dugaan Tipikor yang dilaporkan masyarakat Tomohon, Adrianus Robert Pusungnaung (ARP) sementara dipelajari dan di lidik.

“Untuk laporan, sementara dipelajari dan di lidik. Minggu depan mungkin sudah mulai ada yang dipanggil untuk diminta keterangan,” singkat Kapolres melalui pesan WhatsApp, Sabtu (6/5/2023).

Sementara, ARP saat dihubungi mengatakan bahwa dari bukti-bukti yang didapat, telah terjadi penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang.

VIDEO: Dugaan Tipikor, Adrianus Pusungunaung Laporkan Dinas Kominfo Tomohon

“Perwako dikesampingkan oleh Kominfo, dengan menciptakan aturan non teknis. Ingat! Perwako itu adalah produk hukum, dan pembayaran kontrak media harus mengikuti perwako,” ungkap mantan aktivis antikorupsi itu.

Dirinya menduga, aturan non teknis tersebut sengaja diciptakan oleh Dinas Kominfo supaya terhindar dari jerat hukum.

Atas dasar itu, lanjut Adrian, ia melaporkan oknum Kadis Kominfo, yang diduga kuat turut terlibat dalam pembayaran media yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Perwako.

“Saya yakin, jika diusut secara profesional oleh penyidik, laporannya akan menyelamatkan uang negara. Karena, bukan sedikit anggaran 2021-2023 tidak tepat sasaran yang dibayarkan Kominfo Tomohon,” ucap Adrian.

Adrian meminta supaya Aparat Penegak Hukum (APH), supaya menangani laporannya dengan profesional sesuai dengan aturan.

“Sekiranya juga, laporan saya ini dapat menjadi perhatian dari Pak Kapolri, Pak Kapolda dan Pak Kapolres Tomohon,” pungkasnya.

Diketahui, laporan tersebut terkait pengelolaan anggaran APBD 2021-2023 di Dinas Kominfo Tomohon. Ia melaporkan terkait pembayaran kontrak media yang tidak sesuai aturan.