TOMOHON, – Asupan pupuk bersubsidi, harusnya jadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak ekonomis masyarakat, ketika harga beras melambung tinggi.
Dari penelusuran, secara nasional, rata-rata harga beras di level eceran mencapai Rp 15.157 per kilogram pada Februari 2024. Angka itu melonjak 24,65 persen secara tahunan dan naik 6,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara, di Tomohon, beberapa masyarakat mengaku, harga beras sudah mencapai Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per liter.
Mirisnya, dari informasi yang diterima, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dibawa pimpinan Caroll Senduk, SH malah menambah jeritan petani.
Pasalnya, Pemkot diduga terlambat dalam melakukan verifikasi dan pengajuan, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh kementerian pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).
Akibatnya, Kota didataran kaki gunung Lokon itu tidak memiliki alokasi pupuk bersubsidi, yang akhirnya berdampak pada sektor pertanian di Tomohon.
Hal ini pun mendapat perhatian dari Anggota DPRD kota Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP. Ia mengaku kecewa, dan prihatin atas keluhan petani yang belum memperoleh pupuk bersubsidi.
Bahkan, Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon itu pun terima curhatan Petani. “Ya, mereka (Petani-red) bercerita secara langsung. Ada juga yang lewat media sosial. Para petani mengeluh soal pupuk,” ungkap MJLW sapaan akrab Wenur, Jumat (1/3/2024).
Disayangkannya, disaat musim tanam, tentunya Petani membutuhkan pupuk bersubsidi untuk padi dan jagung, tetapi tidak tersedia dikios-kios.
“Saya pun mendapat informasi bahwa tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi di Kota Tomohon saat ini, antara lain disebabkan pihak Pemkot terlambat verifikasi dan mengajuhkan sesuai batas waktu yang ditentukan Kementan RI,” beber Wenur.
Kebenaran informasi ini, kata dia, harus digali bersama. Kiranya, Pemkot Tomohon memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat Tomohon, terutama petani.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon itu pun telah meminta kepada anggotanya di Komisi II, yang membidangi perekonomian dan keuangan, termasuk bermitra kerja dengan Dinas Pertanian untuk ‘hearing’ mengenai persoalan ini.
Miky Wenur menegaskan, masalah ini harus ditelusuri lebih lanjut, lantaran pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar untuk produksi padi, jagung dan tanaman lainnya.
“Tentu untuk peningkatan perekonomian sekaligus mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan,” tukasnya.
