TOMOHON, – Pemberian bantuan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon menjadi sorotan.
Sejumlah masyarakat menyebut, bantuan masa pemerintahan Caroll Senduk SH dan Wenny Lumentut SE (CS-WL) itu dinilai ‘berat sebelah’.
Hal itu terungkap ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) menggelar reses di Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Sabtu (07/8/2022).
Ketidakadilan dan pilih kasih dalam pemberian bantuan itu menjadi keluhan Konstituen MJLW. Pasalnya, masyarakat yang menerima bantuan adalah mereka yang memilih CS-WL atau anggota partai tertentu.
Sementara, mereka yang memilih lain atau anggota Partai Golkar tidak menerima bantuan, kendati layak menjadi penerima. Mereka meminta agar Pemkot adil dalam menyalurkan bantuan, apalagi bantuan yang menggunakan dana APBD.
Hal serupa terjadi pada Hendrikus Aray. Dirinya mempertanyakan dana lansia. Penerima dana Lansia, kata Hendrikus, dinilai tidak layak. Bahkan, yang layak menerima tidak masuk daftar.
”Apakah ini karena anggota Partai Golkar atau bagaimana. Tapi, rata-rata lansia yang layak menerima namun anggota Partai Golkar tidak ada dalam daftar.
Sebaliknya, lanjut dia (Hendrikus -red) mereka yang memilih CS-WL atau anggota partai pemenang Pilkada 2020 di Tomohon menjadi penerima. “Apakah dana itu hanya untuk mereka?” tanyanya heran.
Aray berharap, agar ada keadilan. Anggota DPRD diminta meninjau mekanisme pemberian bantuan karena program pemerintah disetujui bersama dengan DPRD.
Keluhan lain soal pemberian dana bea siswa PIP dan bantuan PKH. ”Jika anggota Golkar, tidak akan menerima. Boleh menjadi penerima asal keluar dari Golkar,” kata sejumlah warga Walian dalam reses yang digelar MJLW tersebut.
Mereka heran, lantaran baru pemerintahan sekarang terjadi seperti itu. Padahal, pada pemerintah sebelumnya, aman- aman saja.
Menjawab keluhan-keluhan tersebut, MJLW mengatakan, program-program pemerintah adalah milik seluruh masyarakat. Bantuan- bantuan yang diberikan berasal dari pemerintah, bukan dari salah satu partai.
”Terima kasih atas masukan-masukan ini dan akan kami bahas di dewan untuk diminta klarifikasi dari pemerintah kota, apakah sudah memang seperti itu,” kata MJLW.
Menurutnya, pemberian dana lansia adalah janji kampanye dari CS-WL. Namun, meskipun janji kampanye bukan berarti penerima hanya mereka yang memilih CS-WL.
”Ini adalah program dan dana pemerintah yang disetujui bersama dengan kami di DPRD. Jadi, untuk semua masyarakat yang memenuhi syarat, bukan hanya untuk anggota partai tertentu,” ketusnya.
“Akan kami cari di mana letak kesalahannya untuk diperbaiki. Masyarakat jangan segan melaporkan kepada kami jika menemukan hal-hal seperti ini,” imbuh MJLW.
Penerima dana lansia di Kota Tomohon, kata Wenur, berjumlah 1.623. Diakuinya banyak keluhan soal program ini karena banyak ditemukan penerima yang tidak layak.
Justru, lanjut Wenur, yang layak menerima tidak masuk daftar. “Sebagai wakil rakyat, menjadi kewajiban untuk mencari solusi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi,” tandasnya.
Program lain yang disosialisasikan MJLW adalah BPJS Ketenagakerjaan, dana duka dan program lainnya yang dijalankan pemerintahan di Kota Tomohon saat ini.
