TOMOHON, – Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah berada pada tahap akhir.
Kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengevaluasi dan inventarisasi permasalahan tupoksi hukum dan pengawasan, untuk kota Tomohon dan Manado, Senin (17/2/2025).
“Kami akan mengevaluasi di semua tahapan , tapi untuk saat ini kami fokus di kepentingan dari divisi hukum dan pengawasan,” kata Kenly Poluan, di Aula Kantor KPU kota Tomohon.
Dia menerangkan, proses evaluasi dan inventarisasi ini bakal di identifikasi permasalahan yang ditemukan oleh penyelenggara dan pengawas di kota Tomohon dan Manado.
“Jadi, hasil evaluasi ini tentu sangat bermanfaat terhadap perbaikan-perbaikan sistim Pilkada, khususnya di bidang hukum dan pengawasan,” beber Poluan.
Selain kota Tomohon dan Manado, KPU Sulut berencana akan menggelar kegiatan yang sama di 15 kabupaten/kota se Sulawesi Utara.
“Kami merencanakan kegiatan ini di 15 kabupaten Kota agar semua kami dapat informasikan pasti datanya lebih bagus dan lebih komprehensif,” imbuhnya.
Dari pemantauan media ini, tampil sebagai narasumber pada sesi pertama, yakni Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas, dan Anggota Bawaslu Kota Manado Hard Runtuwene.
Kemudian, Kasat Reskrim Polres Tomohon Iptu Stefie Sumolang, dan Kasie Intel Kejari Tomohon Ivan Roring. Lebih lanjut, pada sesi kedua, dari Polda Sulut, Kejati Sulut dan Polresta Manado.
Rakor ini dipandu oleh jurnalis Hanny Watung, dan dihadiri para komisioner KPU Kota Tomohon dan Kota Manado, beserta mantan tenaga Adhoc Pilkada serentak 2024, akademisi hingga Jurnalis.
P
