TOMOHON, – Di era kepemimpinan Caroll Senduk SH (CS), dan Wenny Lumentut, SE (WL) ada beberapa program yang disinyalir tidak berpihak ke Masyarakat.
Beruntung, di kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon terdapat fraksi Partai Golkar.
Kelompok sependirian partai besutan Airlangga Hartarto itu senantiasa mengawal dan mengkritisi program yang tidak pro rakyat.
Fraksi Partai Golkar di DPRD Tomohon sudah menunjukkan kiprahnya dan selalu berjuang untuk rakyat selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan CSWL.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP didampingi anggota fraksi lainnya mengungkap sangat tidak setuju dengan program-program yang tidak prorakyat.
”Saat Tomohon dipimpin kader Golkar pun, kami tetap mengkritisi program yang tidak prorakyat,” terang Wenur, yang diiakan anggota fraksi Ladys Turang SE, Priscilla Tumurang, Jumat (1/8/2024).
Hal ini, kata mereka, terus dilakukan hingga berganti kepemimpinan. Dikatakan, fraksi Partai Golkar tidak tebang pilih dalam memberi kritik, untuk membangun.
“Jadi, tidak ada yang namanya berbeda partai lalu kami mengkritik,” ungkap anggota fraksi Toar Polakitan SE, Jimmy Wewengkang, Stenly Tololiu, Donald Pondaag, serta Jenny Sompotan.
Diuraikan Ketua DPD II Partai Golkar kota Tomohon, Tahun 2021 ketika pemerintahan CSWL, sesuai janji kampanye insentif kepala lingkungan dan wakil, Rp3,3 juta.
“Anehnya, diusulkan oleh pemerintah hanya Rp1,2 juta perbulan,” tanya heran Miky Wenur, calon Walikota Tomohon 2024.
Parahnya lagi, lanjut dia (Wenur-red), saat pengusulan di APBD Perubahan tahun 2021, pemerintahan CSWL hanya mengusulkan Rp 1 juta.
“Kami mempertanyakannya kenapa turun. Akhirnya, atas usulan kami Fraksi Golkar agar tetap saja di Rp1,2 juta, akhirnya jadilah demikian,” jelas Miky Wenur.
Bukan hanya itu, Anggota fraksi Golkar Priscilla Tumurang menyoroti janji kampanye terkait lansia. Dijanjikan, akan memperoleh insentif Rp500 ribu perbulan.
Tapi, jumlah lansia di Kota Tomohon ada kurang lebih 12 ribu, sementara yang dianggarkan di APBD hanya 1.623 orang.
“Pada kenyataannya, pemberian tidak adil. Ada yang digilir, namun ada juga yang menerima setiap bulannya, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima,” kata Tumurang.
”Ini sudah sering kami suarakan, tapi sepertinya tidak digubris oleh pemerintah kota,” imbuhnya.
Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Fraksi Partai Golkar sudah sering mengingatkan pemerintah, karena ternyata datanya hanya ditarik dari data kependudukan dan tidak diverifikasi oleh dinas.
”Di sini, kami mendapati yang dimasukkan ada anggota dewan, malah ada ASN sehingga kami minta data yang valid. Tapi, hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh dinas,” tambah Miky Wenur.
Lebih lagi, soal pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggota Fraksi Partai Golkar yang masuk dalam badan anggaran sudah mengkritisi agar pinjaman tersebut benar dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuannya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
”Semua kegiatan atau proyek yang bersumber dari dana PEN kurang lebih seratus miliar dengan bunga enam persen benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan PAD dan pembangunan di Kota Tomohon,” kata Miky Wenur.
Hanya saja, pada kenyataannya ada satu proyek dengan anggaran sekitar dua miliar rupiah, yakni kompleks Jembatan Tambulinas Tinoor sepertinya mubazir karena hanya toilet yang berfungsi karena tidak memenuhi beberapa aspek, antaranya rawan bencana.
Proyek yang dibiayai dana PEN lainnya adalah kompleks pemandian air panas Lahendong berbanderol kurang lebih Rp6 miliar.
Awalnya sudah diingatkan soal akses jalan, tapi proyeknya langsung action tanpa adanya jalan.
“Akibatnya, sudah berselang dua tahun belum juga difungsikan sehingga belum ada pemasukan. Padahal, sudah membayar hutang 6 persen,” tukas Wenur.
