TOMOHON, – Keluhan sejumlah ASN Guru dan Tenaga Kontrak terdengar di telinga 2 Srikandi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
Para ASN dan Tenaga Kontrak mengaku belum menerima Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 2 bulan, yakni April dan Mei 2024.
Hal itu direspon kedua Anggota DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP dan Cherly Mantiri, SH (Chermat). Mereka meminta Pemerintah kota segera bayar TPP dan Gaji para pahlawan tanpa jasa itu.
“Jika keluhan dan informasi ini benar, sebagai wakil rakyat, kami meminta Pemerintah Kota Tomohon untuk segera membayar TPP ASN Guru bahkan gaji atau upah dari tenaga kontrak,” tegas mereka.
Menurut Wenur dan Mantiri, dari keluhan yang mereka terima bahwa TPP ASN Guru baru diterima sampai bulan Maret 2024.
“Berarti bulan April dan Mei 2024 belum direalisasikan sampai kemarin, 24 Juni,” ungkap Ketua Fraksi partai Golkar dan Ketua Fraksi Restorasi Nurani itu.
Herannya, kata Miky Wenur, masuk informasi yang menyebut TPP dari sejumlah perangkat daerah (dinas/badan-red) sudah dibayarkan sampai Mei 2024.
“Ini sangat memprihatikan!” singkat sesal Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon yang membidangi pendidikan di dataran kaki gunung Lokon.
Miky Wenur, Calon Walikota Tomohon yang dimajukan Partai Golkar mengatakan dalam situasi saat ini ASN Guru, termasuk P3K membutuhkan hak-hak mereka demi pembiayaan rumah tangga.
“Mereka juga butuh perlengkapan, peralatan dan keperluan lainnya. Apalagi untuk anak masuk sekolah dan kuliah tahun ajaran baru,” tutur Wenur.
Mirisnya lagi, terinformasi TPP ASN Guru selisih 50% yang dijanjikan beberapa bulan lalu sampai saat ini belum terbayarkan.
“Kalau tidak salah ini yang saya kritisi beberapa waktu lalu tetapi direspon bahwa masih transisi dan segera direalisasi tetapi ternyata belum dibayarkan,” kata Miky Wenur dengan nada tanya penuh makna.
Meski begitu, Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon juga memahami jika Pemkot terkendala pembiayaan karena kurang maksimal penerimaan dana, apalagi menjelang pilkada 2024.
Namun, kata dia (Wenur -red) pemerintah kota harus bertanggungjawab untuk mencari solusi karena hak-hak ASN dan tenaga kontrak, perangkat, linmas harus dipenuhi sesuai waktunya.
Berbuntut juga, TPP SKPD sudah mendapatkan pembayaran. “Jadi, jangan menjadi alasan klasik lagi jika sekolah-sekolah belum memasukan laporan dan pengajuan,” beber Miky Wenur.
Ia menegaskan, sebagai legislator menjalankan fungsi pengawasan kepada mitra kerjanya Pemkot dalam menindaklanjuti aspirasi dan kelurahan masyarakat.
Calon Walikota Tomohon, Ir. Miky Wenur selama ini memang dikenal kritis memperjuangkan hak-hak rakyat, didalamnnya ASN, tenaga kontrak, perangkat, dan linmas.
