TOMOHON, – Anggota DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP beri respon kritis ketika muncul persolan menyangkut dengan kepentingan masyarakat.
Seperti keterlambatan Pemerintah kota (Pemkot) Tomohon menginput Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerima pupuk bersubsidi.
Akibatnya, Wanita cerdas itu menuturkan, sampai saat ini Petani di kota Tomohon masih mengeluh soal ketidak adanya alokasi pupuk bersubsidi.
“Biarlah menjadi pembelajaran bersama dan diharapkan tidak terulang kembali kedepan,” ungkap Miky Wenur, Kamis (20/6/2024).
Dikatakan, dua bulan lalu, Pemkot Tomohon menginput e-RDKK dan terinformasi sesuai batas waktu, 17 Juni 2024. Sehingga beberapa hari lalu sudah diverifikasi pihak Kementan RI.
Dimana, dalam pokok perubahan Peraturan Mentri pertanian (Permentan) RI, diberi ruang setiap empat bulan dalam tahun berjalan dapat dilakukan evaluasi.
“Kita doakan bersama dan tentunya terus mengawal supaya segera masuk tahap evaluasi,” ucap Istri Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, Anggota DPD/MPR RI.
Dirinya juga berharap, dalam pengajuan e-RDKK oleh Pemkot Tomohon adalah anggota-anggota yang termasuk dalam kelompok tani.
“Sesuai ketentuan dan tidak dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mengambil atau membeli pupuk subsidi tahun sebelumnya sehingga tidak diajukan dalam pupuk bersubsidi di 2024,” tegas Miky Wenur.
Calon Walikota dari partai Golkar itu meyakini, kendala petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi tahun sebelumnya karena terkendala masalah ekonomi dan keuangan.
“Tapi tahun 2024 mereka sementara menanam, tinggal menunggu waktu pemupukan dan keterserdiaan pupuk bersubsidi, seiring dengan musim tanam sampai beberapa bulan kedepan,” ujarnya.
Miky Wenur mengatakan petani sulit membeli pupuk bersubsidi pada saat membutuhkan, demikian pula yang bagi petani tetapi tidak termasuk kelompok tani karena terlalu sibuk dikebun.
Mereka, kata dia (Miky-red) kendalanya di ekonomi dan keuangan. Itu sebabnya, Pemkot harus pikirkan dan dicarikan jalan keluar supaya permasalan seperti itu dapat teratasi.
“Ini tentu untuk kesejahteraan petani dan keluarga dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon itu.
