TOMOHON, – Anggota DPRD Tomohon Priscilla Tumurang mensosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 di Kelurahan Tumatangtang, Tumatangtang Satu, Tomohon Selatan. Selasa (26/4/22).
Tumurang menegaskan, terkait ditetapkan perda ini, tentu melalui hasil persetujuan pemerintah daerah dengan dprd. “Ya, jadi bukan hanya keputusan pemerintah tapi dimasukan ke dprd untuk dibahas bersama,” tegasnya.
Kami (DPRD Tomohon) adalah perwakilan dari bapak dan ibu sekalian, setiap aspirasi yang masuk akan kami tindak lanjuti.
“Seperti kegiatan yang ada di tiap-tiap kelurahan yang menyangkut APBD, contohnya hasil musrembang yang menyerap aspirasi dan berkembang ke musrembang kecamatan, kota, dan dibuat perencanaan anggaran,” tutur Tumurang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pokok pikiran DPRD yang memuat tentang hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD. “Reses yang dimaksud seperti turun lapangan untuk menemui masyarakat dan menanyakan kebutuhannya,” bebernya.
“Jadi dalam sosialisasi ini, perlu juga diketahui oleh masyarakat terkait jumblah APBD kota Tomohon anggaran 22 yakni Rp 671.114.434.568,” imbuh politisi partai Golkar itu.
Untuk peserta, lanjut Tumurang, kiranya setelah mengikuti kegiatan ini, untuk dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat kota Tomohon tentang perda nomor 7 tentang APBD.
“Ini penting, masyarakat harus tahu penganggaran yang ada di kota Tomohon. Karena juga menjadi kewajiban masyarakat untuk memantau setiap penganggaran,” ketusnya.
Perlu diketahui, lanjut dia (Tumurang-red) Anggaran induk tahun 2022 ini sudah di tetapkan dan mempunyai produk hukum yang tetap sehingga perlu di sampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
“Ini bukan rahasia lagi, namanya sudah di ketuk maka perda ini harus disebar luaskan agar masyarakat bisa mengakses APBD kota Tomohon 2022 lewat website Pemkot kota Tomohon,” tuturnya.
Diharapkan masyarakat Tomohon untuk ikut terlibat dalam mamantau pembangunan di kota Tomohon agar kebijakan dapat ter arah dan menyerap kebutuhan masyarakat.
Masyarakat tak perlu takut, jika ada hal-hal yang di anggap mencurigakan tentang penganggaran atau pembangunan. “Masyarakat wajib ikut memantau, ini semua demi kepentingan masyarakat,” tukasnya.
Richard Ering
