TOMOHON, – Untuk ketiga kalinya Yayasan Medika ‘Mangkir’ panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon untuk Hearing bersama lembaga kesehatan RSU GMIM Bethesda.
Sebelumnya, pertama kali DPRD Tomohon melayangkan surat panggilan terhadap Yayasan medika, namun tidak direspon tanpa alasan tertentu.
Lebih lanjut, DPRD Tomohon kembali mengirim surat panggilan kedua terhadap Yayasan Medika, tapi tidak dipenuhi dengan alasan rapat bersama pembina BPMS.
Kemudian, saat panggilan ketiga, tertanggal hari ini, Jumat (18/02/22), Yayasan Medika tidak hadir lagi, dan malah mengirimkan permintaan izin hanya lewat pesan WhatsApp saja.
Hal itu, disesalkan pihak DPRD Tomohon melalui Ir. Mikky Wenur, MAP atas sikap Yayasan Medika dalam memberi alasan untuk ketidak hadiran lewat pesan WhatsApp.
Hasilnya, isi dari pesan WhatsApp dari Yayasan Medika ke pihak DPRD Tomohon, yakni, terdapat dua orang dari Yayasan yang terkonfirmasi Positif Covid-19, dan kantor ditutup.
Namun, alasan Yayasan Medika itu, dinilai tidak resmi dari Pihak DPRD Tomohon. Bagaimana tidak, lembaga sekelas Yayasan Medika hanya memberi alasan lewat WhatsApp saja.
“Kami (DPRD-red) adalah lembaga resmi! Dan mereka (Yayasan Medika-red) juga lembaga resmi! Harusnya menyurat jika ada halangan seperti ini,” sesal Ketua partai Golkar itu.
Dikatakannya pula, ketidak hadiran Yayasan Medika saat dilayangkan surat panggilan ketiga, dinilai tidak ada niat untuk menyelesaikan persoalan di RS Bethesda Tomohon.
“Padahal kami ingin selesaikan persoalan ini dengan baik, tapi ketidak hadiran Yayasan Medika saat dipanggil ketiga kalinya, itu berarti Yayasan tidak ada niat untuk selesaikan permasalahan ini,” ketus Wenur.
Jadi, kata Wenur, DPRD akan kembali menyurati Yayasan Medika untuk hadir dalam Hearing bersama RS Bethesda Tomohon, dan jika tak direspon, pihaknya bakal menempuh jalur hukum.
“Jika Yayasan Medika mangkir lagi, saya telah usulkan ke pimpinan untuk melaporkan mereka (Yayasan-red) ke pihak berwenang!” tegas Wenur, kepada wartawan media ini.
Dia (Wenur-red) kembali menegaskan, DPRD punya hak untuk membela karyawan RS Bethesda karena didalamnya adalah masyarakat Tomohon.
“Hak kami untuk membela mereka (Karyawan RS-red), karena mereka itu masyarakat Tomohon. Dan peran kami iyalah membela rakyat dan hak-hak rakyat Tomohon!,” tukasnya.
Richard Ering
