TOMOHON, – Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. menghadiri Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Parpol) Kota Tomohon, pada Kamis (22/5/2025), di Syalom Convention Center, Tomohon Selatan.
Dalam pemaparannya, Walikota menyebut, peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam sistem politik di indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi.
“Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik,” terangnya.
Dikatakan, partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif.
“Tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” tutur Walikota.
Untuk itu, lanjut dia, partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat.
“Tentu juga dengan mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik,” ucap Walikota.
Ia menekankan, Pemkot Tomohon setiap tahunnya telah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD kota tomohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku..
Diketahui, untuk tahun 2025 ini terdapat tiga (3) partai politik yang mendapatkan kursi di dprd kota Tomohon.
Yaitu, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) kota tomohon dengan 15 (lima belas) kursi, partai golongan karya (golkar) kota tomohon dengan 7 (tujuh) kursi, partai gerakan indonesia raya (gerindra) kota tomohon dengan 3 (tiga) kursi.
Tentu, lanjut Walikota, menjadi harapan kami selaku pemerintah kota tomohon kiranya partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan ini bisa menyiapkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dengan sebaik-baiknya.
“Ya, harus sesuai dengan peruntukkannya dan terlebih sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga apabila ada permintaan dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia perwakilan sulawesi utara partai politik bisa langsung merespon,” pinta Walikota.
Selama ini, kata Walikota Tomohon 2 periode itu, pelaporan pertanggungjawaban dari partai politik di kota tomohon sudah cukup baik.
“Untuk itu saya mengajak kita semua untuk lebih meningkatkan dan lebih cepat dalam merespon setiap permintaan dari BPK perwakilan sulut,” tutupnya.
Tampak hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon Stenly Mokorimban, S.H. dan utusan Partai PDIP, Partai Golkar dan Partai Gerindra.
P
